Prosedur Amdal | Konsultan Andalalin Surabaya, Konsultan Andalalin Tulungagung, Konsultan Andalalin Batu Malang, Konsultan Andalalin Pare, Konsultan Andalalin Mojosari, Konsultan Drainase Bojonegoro, Konsultan Drainase Bondowoso, Konsultan Drainase Madiun

Konsultan Andalalin Surabaya, Konsultan Andalalin Tulungagung, Konsultan Andalalin Batu Malang, Konsultan Andalalin Pare, Konsultan Andalalin Mojosari, Konsultan Drainase Bojonegoro, Konsultan Drainase Bondowoso, Konsultan Drainase Madiun

Konsultan Andalalin Surabaya, Konsultan Andalalin Tulungagung, Konsultan Andalalin Batu Malang, Konsultan Andalalin Pare, Konsultan Andalalin Mojosari, Konsultan Drainase Bojonegoro, Konsultan Drainase Bondowoso, Konsultan Drainase Madiun
Konsultan Andalalin Surabaya, Konsultan Andalalin Tulungagung, Konsultan Andalalin Batu Malang, Konsultan Andalalin Pare, Konsultan Andalalin Mojosari, Konsultan Drainase Bojonegoro, Konsultan Drainase Bondowoso, Konsultan Drainase Madiun

Prosedur Amdal | Prosedur amdal ini biasanya terdiri dari beberapa poin, diantaranya sebagai berikut :

1. Proses penapisan atau screening atau wajib amdal

Proses penapisan pada amdal (proses seleksi wajib amdal) ini merupakan suatu proses di dalam menentukan, apakah rencana kegiatan atau aktivitas ini wajib menyusun amdal atau juga tidak. Di indonesia, proses penapisan tersebut biasanya dilakukan dengan sistem penapisan hanya 1 langkah saja.

Ketentuan di dalam suatu rencana kegiatan atau aktivitas yang perlu menyusun dokumen amdal atau juga tidak, dapat atau bisa dilihat dari keputusan Menteri Negara LH nomor 17 tahun 2001 mengenai jenis rencana usaha atau kegiatan yang memang wajib untuk dilengkapi dengan adanya amdal.

Yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penapisan biasanya mengacu kepada dasar pertimbangan, di suatu kegiatan atau aktivitas di dalam menjadi wajib amdal di dalam Keputusan Menteri Negara LH nomor 17 tahun 2001. Yang isinya meliputi :

Keputusan BAPEDAL nomor 064 tahun 1994 mengenai pedoman pada dampak penting, yang mengulas mengenai  ukuran dari dampak penting di dalam suatu kegiatan.
Referensi internasional yang isinya tentang aktivitas atau kegiatan wajib amdal yang telah / sudah diterapkan oleh beberapa negara.
Ketidakpastian di dalam kemampuan teknologi yang telah atau sudah tersedia untuk menanggulangi dampak negatif, merupakan hal yang juga penting.
Beberapa studi yang telah atau sudah dilakukan oleh perguruan tinggi yang di dalamnya ada hubungannya dengan wajib amdal.
Adanya masukan serta atau usulan dari segala macam sektor teknis yang terkait.

2. Proses pengumuman

Segala rencana aktivitas yang dilakukan serta juga diwajibkan didalam membuat amdal, maka akan wajib untuk kemudian mengumumkan segala sesuatu rencana kegiatannya tersebut kepada masyarakat dari sebelum pemrakarsa itu dengan melakukan penyusunan amdal. Pengumuman tersebut harus dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan juga oleh pemrakarsa aktivitas/kegiatan.

Tata cara dan juga bentuk pengumuman serta tata cara didalam penyampaian pendapat, saran, serta juga tanggapan itu harus diatur didalam Keputusan Kepala BAPEDAL NO 08 thn 2000. Yang isinya mengenai keterlibatan masyarakat dan juga keterbukaan informasi di dalam proses amdal.

3. Proses pelingkupan (scaping)

Pelingkupan itu ialah proses awal di dalam menentukan lingkup permasalahan dan juga mengidentifikasi, dampak penting yang terkait itu dengan sebuah rencana kegiatan. Tujuan dari pelingkupan tersebut adalah untuk menetapkan suatu batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting lingkungan, serta juga menetapkan tingkat kedalaman studi.

Tujuan lainnya ialah menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan atau aktivitas lain yang telah terkait dengan rencana kegiatan atau aktivitas yang sudah dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan tersebut adalah dokumen KA-ANDAL. Saran serta juga masukan dari masyarakat tersebut harus menjadi suatu bahan pertimbangan, di dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Apabila KA-ANDAL selesai disusun maka kemudian pemrakarsa pun dapat atau bisa mengajukan dokumen kepada komisi penilai amdal untuk kemudian dinilai. Dengan berdasarkan peraturan yang ada, waktu maksimal di dalam penilaian KA-ANDAL ini yakni 75 hari. Waktu itu dihitung di luar yang telah atau sudah dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau juga menyempurnakan dokumennya.

5. Penyusunan serta penilaian pada ANDAL, RKL, dan juga RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, serta RPL itu dilakukan dengan mengacu kepada KA-ANDAL yang telah atau sudah disepakati bersama. Hal tersebut bisa atau dapat dilihat dari hasil penilaian komisi amdal. Setelah seluruh itu selesai disusun, pemrakarsa baru kemudian boleh mengajukan dokumen kepada komisi penilai amdal untuk kemudian dilakukan penilaian kembali.

Dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, lamanya waktu penilaian amdal ini yakni sekitar 75 hari. Sama halnya dengan RKL serta RPL, seluruhnya di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun di dalam memperbaiki atau juga  menyempurnakan kembali dokumen tersebut.

Sumber: pendidikan. co.id/pengertian-amdal/

Konsultan Andalalin Surabaya, Konsultan Andalalin Tulungagung, Konsultan Andalalin Batu Malang, Konsultan Andalalin Pare, Konsultan Andalalin Mojosari, Konsultan Drainase Bojonegoro, Konsultan Drainase Bondowoso, Konsultan Drainase Madiun