Konsultan UKL UPL Probolinggo, Konsultan UKL UPL Kraksaan, Konsultan UKL UPL Sampang, Konsultan UKL UPL Batu Malang, Konsultan UKL UPL Pare, Konsultan UKL UPL Mojosari,

Konsultan UKL UPL Probolinggo, Konsultan UKL UPL Kraksaan, Konsultan UKL UPL Sampang, Konsultan UKL UPL Batu Malang, Konsultan UKL UPL Pare, Konsultan UKL UPL Mojosari,


Konsultan UKL UPL Probolinggo, Konsultan UKL UPL Kraksaan, Konsultan UKL UPL Sampang, Konsultan UKL UPL Batu Malang, Konsultan UKL UPL Pare, Konsultan UKL UPL Mojosari,
Konsultan UKL UPL Probolinggo, Konsultan UKL UPL Kraksaan, Konsultan UKL UPL Sampang, Konsultan UKL UPL Batu Malang, Konsultan UKL UPL Pare, Konsultan UKL UPL Mojosari,


Sebelum memulai membangun sebuah/sekelompok bangunan gedung/bukan gedung idealnya terlebih dahulu mengurus izin membangun ke pihak berwenang. Surat ijin itu  kita kenal sebagai IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Barulah setelah ijin ini keluar, bangunan dapat melanjutkan kegiatannya dari tahap perencanaan menuju tahap konstruksi. Namun tahukah anda bahwa setelah sebuah bangunan selesai didirikan pemilik/owner masih harus mengurus SLF? Tanpa SLF bangunan mungkin diijinkan untuk berdiri, namun masih diragukan keandalannya. Sebenarnya apakah SLF ini?

Pengertian SLF

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dijelaskan bahwa "Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan".

Artinya jika IMB adalah izin atas kelaikan sebuah perencaan bangunan gedung untuk di bangun, SLF adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun. Laik Fungsi sendiri adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Jadi tanpa SLF, sebuah bangunan bisa saja legal keberadaanya namun tidak illegal atas pembergunaannya.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2015 tentang SLF, TABG dan Pendataan Bangunan, pada pasal 7 dijelaskan bahwa penyelenggaraan SLF meliputi : 1. Gedung pada umumnya ; 2. Gedung Tertentu. Gedung pada umumnya ialah gedung hunian tunggal maupun deret, baik sederhana, maupun tidak sederhana. Sedangkan gedung tertentu ialah gedung untuk kepentingan umum atau gedung dengan fungsi khusus.

Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan bahwa  untuk gedung pada umumnya, SLF diberikan apabila ada permohonan. Dan untuk Gedung tertentu, ada 3 kriteria Bangunan yang diberikan SLF yaitu 1. Bangunan di atas 5 lantai ; 2. Bangunan Basament dan, ; 3. Apabila ada permohonan. Artinya bahwa gedung tertentu yang memiliki lebih dari 5 lantai dan atau memiliki basement wajib membuat SLF sedangkan yang tidak dalam kriteria tersebut tetap bisa membuat SLF apabila diperlukan.


Konsultan UKL UPL Probolinggo, Konsultan UKL UPL Kraksaan, Konsultan UKL UPL Sampang, Konsultan UKL UPL Batu Malang, Konsultan UKL UPL Pare, Konsultan UKL UPL Mojosari,