Konsultan Amdal Sumenep, Konsultan Amdal Trenggalek, Konsultan Amdal Tuban, Konsultan Amdal Tulungagung, Konsultan Amdal Batu Malang, Konsultan UKL UPL Bondowoso

Konsultan Amdal Sumenep, Konsultan Amdal Trenggalek, Konsultan Amdal Tuban, Konsultan Amdal Tulungagung, Konsultan Amdal Batu Malang, Konsultan UKL UPL Bondowoso

Konsultan Amdal Sumenep, Konsultan Amdal Trenggalek, Konsultan Amdal Tuban, Konsultan Amdal Tulungagung, Konsultan Amdal Batu Malang, Konsultan UKL UPL Bondowoso

Dasar Hukum Amdal
Terdapat beberapa dasar hukum serta peraturan yang dibuat tentang amdal, namun untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dasar hukum itu diantaranya sebagai berikut :
  1. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang amdal.
  2. Keputusan menteri negara dan juga lingkungan hidup No 8 thn 2006 tentang pedoman penyusunan amdal.
  3. Keputusan menteri negara dan juga lingkungan hidup No 11 thn 2006 tentang jenis rencana usaha, serta juga segala jenis kegiatan atau aktivitas yang wajib dilengkapi dengan amdal.
Beberapa peraturan menteri lingkungan hidup, diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Peraturan menteri negara lingkungan hidup RI No 16 thn 2012, tentang pedoman penyusunan lingkungan hidup.
  2. Peraturan menteri negara lingkungan hidup RI No 05 thn 2012, tentang jenis rencana usaha serta suatu kegiatan atau aktivitas yang wajib memiliki amdal.
  3. Peraturan menteri negaralingkungan hidup RI No 17 thn 2012, tentangpedoman keterkaitan masyarakat didalam proses analisis dampak lingkungan hidup serta juga izin dari lingkungan.
Peraturan pemerintah ini disusun yakni sebagai pelaksanaan ketentuan di dalam UU no 32 thn 2009, mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya ketentuan di dalam pasal 33 serta pasal 44 di dalam UU. Peraturan pemerintah nomor 27 thn 2012 mengenai mengatur 2 jenis instrumen perlindungan serta juga pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua jenis instrumen itu diantaranya ialah instrumen kajian lingkungan hidup serta instrumen izin lingkungan. Penggabungan substansi ini mengenai amdal dan juga lingkungan hidup dilakukan itu dengan adanya pertimbangan, serta izin lingkungan yang merupakan satu kesatuan. Hal tersebut juga tercantum di dalam pasal 2, diantaranya sebagai berikut :
  1. Tiap-tiap usaha serta kegiatan yang wajib memiliki atau mempunyai amdal maka wajib memiliki izin lingkungan.
  2. Izin lingkungan ini melingkupi penyusunan amdal, penilaian amdal, serta permohonan akan penerbitan izin lingkungan.
Sumber: pendidikan. co.id/pengertian-amdal/

Konsultan Amdal Sumenep, Konsultan Amdal Trenggalek, Konsultan Amdal Tuban, Konsultan Amdal Tulungagung, Konsultan Amdal Batu Malang, Konsultan UKL UPL Bondowoso